WartaNiaga.ID – Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perkebunan 2027: 3 komoditas kelapa, gambir, dan CPO, nilai tambah yang diperoleh mencapai Rp20.000 triliun.
Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perkebunan 2027: Lompatan Besar atau Sekadar Retorika?
Menimbang Peluang dan Tantangan Transformasi Agro-Industri di Lampung
Oleh: Mahendra Utama*
Baru-baru ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuat pernyataan yang mengundang decak kagum sekaligus skeptisisme.
Ia mengklaim hilirisasi tiga komoditas sektor pertanian dan perkebunan, meliputi kelapa, gambir, dan CPO mampu menghasilkan nilai tambah setara tujuh tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Angka yang disebut sangat fantastis: Rp 20.000 triliun. Di tengah hiruk-pikuk wacana besar ini, pertanyaan kritisnya bukan hanya soal apakah ini mungkin, tetapi juga di mana posisi daerah penghasil komoditas, seperti Lampung, dalam peta besar ambisi ini?
Secara matematis sederhana, pernyataan Amran memang mencolok. Dalam pemberitaan baru-baru ini, ia merinci potensi ekspor kelapa yang hanya Rp24 triliun bisa melonjak hingga Rp2.400 triliun atau bahkan Rp5.000 triliun jika diolah menjadi coconut milk dan coconut water.
Untuk CPO, nilai tambah dari Rp549 triliun ditaksir dapat mencapai Rp1.500 triliun hingga Rp5.000 triliun. Lalu gambir yang 80 persen bahan bakunya dikuasai Indonesia, namun selama ini dinikmati negara lain setelah diolah.
Namun, skeptisisme publik wajar muncul. Di atas kertas, gagasan ini berpijak kokoh pada teori Rantai Nilai Tambah (Value-Added Chain).
Ekonom Nicholas Georgescu-Roegen dalam teori bioekonominya mengingatkan, nilai ekonomi sumber daya alam akan meningkat drastis seiring dengan intensitas pengolahannya.
Indonesia selama ini memang terjebak dalam perangkap negara pengekspor bahan mentah dengan harga fluktuatif. Ambisi Amran adalah upaya keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) dengan membangun pabrik pengolahan di dalam negeri.
Tantangannya terletak pada tenggat waktu. Tahun 2027 sangat dekat. Untuk mewujudkan lompatan ini, setidaknya ada tiga prasyarat krusial yang harus dipenuhi secara simultan.
Pertama, kebijakan mandatori industri. Pemerintah harus berani mewajibkan perusahaan, baik BUMN maupun swasta, untuk membangun fasilitas pengolahan terintegrasi di sentra produksi.
Kedua, infrastruktur logistik yang memadai. Biaya transportasi dari kebun ke pabrik adalah momok klasik yang kerap mematikan margin keuntungan.
Ketiga, adopsi teknologi tepat guna. Lembaga riset seperti BRIN dan perguruan tinggi lokal harus dilibatkan untuk menciptakan standarisasi produk turunan yang berdaya saing global.
Lampung: Antara Potensi dan Kesiapan
Dari tiga komoditas yang disebut, Provinsi Lampung memiliki posisi tawar yang kuat, terutama pada kelapa dan CPO.
1. Kelapa: Si Emas Hijau yang Terlupakan.
Lampung adalah salah satu lumbung kelapa terbesar di Sumatera. Selama ini, kelapa dijual dalam bentuk butiran atau kopra dengan nilai yang minim. Padahal, hilirisasi kelapa tidak berhenti pada santan kemasan. Potensi terbesarnya justru pada produk-produk bernilai ekonomi tinggi seperti desiccated coconut (kelapa parut kering), arang aktif dari tempurung, hingga serat sabut kelapa (cocopeat) yang merupakan primadona media tanam ekspor.
· Lokus Strategis: Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus. Wilayah ini memiliki populasi pohon kelapa yang padat dan berdekatan dengan Pelabuhan Bakauheni serta Panjang, yang menjadi gerbang ekspor utama.
2. CPO: Menggeser Ekonomi dari Agraris ke Agro-Industri.
Lampung memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas, dikelola oleh petani rakyat, swasta hingga PTPN. Hilirisasi CPO menjadi produk oleokimia (bahan baku sabun, kosmetik, dan biodiesel) akan mengubah secara fundamental struktur ekonomi daerah.
· Lokus Strategis: Kabupaten Mesuji, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Way Kanan dan Lampung Tengah. Kawasan ini merupakan jantung perkebunan sawit Lampung yang potensial dikembangkan sebagai kawasan industri terpadu.
PR Besar: Menyiapkan “Karpet Merah” Investasi
Niat baik pusat tidak akan otomatis berbuah di daerah tanpa kesiapan lokal. Provinsi Lampung harus bergerak cepat dengan agenda konkret:
a. Reformasi Birokrasi (Local Omnibus Law): Investor tidak akan datang jika proses perizinan masih berbelit dan lama.
b. Revitalisasi Kelembagaan Petani: Hilirisasi tidak boleh hanya menjadi pesta korporasi. Petani harus diposisikan sebagai pemilik saham melalui koperasi atau korporasi petani yang kuat, sehingga mereka menjadi bagian dari rantai pasok industri pengolahan.
c. Penyiapan SDM Unggul: Politeknik Negeri Lampung (Polinela) dan SMK Pertanian perlu segera mereorientasi kurikulumnya agar relevan dengan kebutuhan teknologi pengolahan kelapa dan sawit modern.
Jika salah satu dari program ini berjalan, dampaknya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung akan sangat nyata.
Dalam perspektif teori Multiplier Effect dari John Maynard Keynes, pembangunan klaster industri akan memicu rantai ekonomi baru. Bukan hanya kenaikan harga jual di tingkat petani, tetapi juga penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan tumbuhnya sektor jasa pendukung seperti transportasi, katering, dan perumahan di sekitar kawasan industri.
Estimasi optimistisnya, hilirisasi yang terencana dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Lampung hingga di atas 6-7 persen, melampaui rata-rata nasional.
Kesimpulan: Apresiasi untuk Keberanian, Tantangan untuk Konsistensi
Kita patut mengapresiasi langkah berani Kementerian Pertanian. Mengutip ekonom Mariana Mazzucato, negara harus berperan sebagai “investor of first resort” yang berani mengambil risiko dan menciptakan pasar baru, bukan sekadar memperbaiki kegagalan pasar.
Ucapan terima kasih juga layak diberikan kepada para petani Lampung yang tetap menjadi tulang punggung pangan nasional di tengah segala keterbatasan.
Hilirisasi adalah jalan panjang yang memerlukan napas panjang pula. Ambisi 2027 bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan menuju kedaulatan ekonomi berbasis bumi Pertiwi.
Apakah Lampung siap menjadi bagian dari lompatan sejarah ini? Jawabannya ada pada keberanian kita untuk berubah dan konsistensi dalam bekerja. (*)
*Mahendra Utama adalah Pemerhati Pembangunan asal Lampung dan Tenaga Pendamping Pembangunan Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan.