WartaNiaga.ID – Artikel opini WANI edisi kali ini, topik utamanya tentang: Peta Jalan: Sinergi Lintas OPD Kunci Sukses Hilirisasi Desa Ala Lampung.
Sinergi Lintas OPD Kunci Sukses Hilirisasi Desa Ala Lampung
Oleh: Mahendra Utama*
Strategi hilirisasi yang digagas Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, melalui integrasi Program Pupuk Organik Cair (POC), bed dryer, dan penguatan BUMDes bukanlah sekadar rangkaian proyek.
Ini adalah ekosistem yang dirancang untuk mentransformasi desa dari pemasok bahan mentah menjadi pusat industri olahan mandiri.
Namun, blueprint sebaik apa pun akan mandek jika tidak didukung eksekusi lintas sektor yang terkoordinasi.
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK) Lampung harus bergerak dalam satu irama.
Berikut peta jalan agar program ini tidak hanya menjadi simbol, melainkan revolusi ekonomi desa yang berkelanjutan.
1. Dinas KPTPH: Dari Penyuluh Tradisional Menuju Manajer Rantai Pasok Sirkular
Selama ini, dinas pertanian kerap berhenti pada peningkatan produksi hulu. Dalam strategi ini, Dinas KPTPH harus bertransformasi menjadi pengelola ekosistem sirkular.
• Aksi: Memastikan 500 unit produksi POC mendapatkan pasokan limbah organik stabil dengan membangun 56 linkage antara petani, peternak, dan pengelola POC.
• Teori: Selaras dengan Circular Economy (Ellen MacArthur Foundation), di mana limbah satu sektor menjadi input sektor lain.
• Peraturan: Pasal 96 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster pertanian) menekankan kemitraan setara. Dinas KPTPH harus memfasilitasi kemitraan gapoktan dan BUMDes untuk mengelola by-product seperti dedak dan limbah ternak.
• Kutipan: “Jika kelapa diolah menjadi virgin coconut oil, nilai tambahnya bisa puluhan hingga ratusan kali lipat,” tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
2. Dinas Perindag: Menata Struktur Pasar dan Hilirisasi Industri Kecil
Bed dryer dan Rice Milling Unit (RMU) hanya akan menjadi mesin mati jika hasil olahannya tidak memiliki pasar yang adil. Dinas Perindag berperan memutus mata rantai tengkulak.
• Aksi: Membangun off-taker atau kepastian pasar melalui kontrak jangka panjang antara BUMDes dengan industri besar atau digitalisasi marketplace produk desa. Juga mendorong standarisasi produk (beras, mocaf, tepung jagung) agar bersaing di ritel modern.
• Teori: Value Chain Michael Porter: keunggulan kompetitif tercipta dari efisiensi rantai pasok. Memperpendek rantai petani–konsumen meningkatkan bargaining power desa.
• Peraturan: Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka memberi ruang bagi BUMDes. Perindag harus memfasilitasi izin edar PIRT, NIB, dan sertifikasi halal secara massal.
3. Dinas Koperasi dan UMKM: Membangun Tata Kelola BUMDes Kelas Dunia
BUMDes adalah motor penggerak, tetapi banyak gagal karena lemah dalam manajemen keuangan dan bisnis.
• Aksi: Melakukan rating kapasitas BUMDes. Yang siap didorong menjadi holding yang mengintegrasikan unit POC, jasa pengeringan, dan unit usaha dagang.
• Teori: Community-Based Enterprise (CBE) menekankan pemisahan fungsi sosial dan bisnis. Dinas Koperasi harus memastikan BUMDes dikelola dengan prinsip bisnis profesional.
• Kutipan: Viktorinus Roja, ketua usaha desa di Inegena, Flores: “Desa kami kini punya masa depan, banyak anak muda memilih tinggal dan ikut proyek pertanian baru.”
4. Dinas Tenaga Kerja: Vokasi yang Terukur dan Terkoneksi
Program vokasi harus menyentuh kebutuhan riil di lapangan, tidak berhenti pada sertifikat.
• Aksi: Membangun link and match berbasis desa dengan pelatihan spesifik: operator bed dryer, teknisi perawatan POC, digital marketer untuk produk BUMDes. Pelatihan dilakukan di lokasi usaha.
• Teori: Human Capital Theory (Gary Becker): Investasi pada keterampilan spesifik lokasi meningkatkan produktivitas dan mengurangi migrasi.
• Peraturan: UU Cipta Kerja mengamanatkan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dalam konteks ini industri adalah BUMDes dan ekosistem pertanian desa.
5. Dinas PMDT: Fasilitator Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi adalah ujung tombak memastikan program ini memiliki legitimasi sosial dan keberlanjutan kelembagaan.
• Aksi: Memfasilitasi pembentukan dan penguatan BUMDes sebagai badan hukum yang sehat. Melakukan pendampingan intensif agar aset bed dryer dan unit POC tercatat sebagai aset desa yang dikelola secara kolektif, bukan milik perorangan. Juga memastikan musyawarah desa yang partisipatif dalam penetapan lokasi dan mekanisme bagi hasil.
• Teori: Participatory Development (Robert Chambers): pembangunan berkelanjutan hanya terjadi ketika masyarakat memiliki ownership penuh.
• Peraturan: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Dinas PMDT harus menjadi garda depan implementasi amanat tersebut.
6. Dinas PKPCK: Menyediakan Infrastruktur Fisik Pendukung Ekosistem
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur yang menyambungkan unit produksi dan pasar.
• Aksi: Membangun atau merehabilitasi sarana penunjang: gudang penyimpanan gabah/jagung yang layak, jalan produksi antar sentra pertanian dengan unit BUMDes, serta sanitasi dasar di lokasi produksi POC dan pengolahan pangan. Infrastruktur yang memadai menurunkan post-harvest loss dan menjaga kualitas produk.
• Teori: Hard infrastructure merupakan prasyarat regional competitiveness (Porter). Tanpa akses dan fasilitas yang baik, biaya logistik akan tetap tinggi.
• Peraturan: Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015–2019 (dan turunannya) menekankan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan untuk mendukung kemandirian ekonomi. Dinas PKPCK harus mengintegrasikan program bed dryer dengan pembangunan ruang pengering yang memenuhi standar keamanan pangan.
Kesimpulan: Revolusi Butuh Konvergensi, Bukan Koordinasi Biasa
Strategi hilirisasi Gubernur Mirza adalah fondasi. Namun, fondasi itu hanya kokoh jika Dinas KPTPH, Perindag, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja, PMDT, dan PKPCK bekerja dalam skema konvergensi penyatuan anggaran, target kinerja, dan wilayah intervensi.
Jika berhasil, Lampung tidak hanya memiliki desa mandiri secara ekonomi, tetapi juga menjadi model nasional bagaimana sebuah provinsi membangun kemandirian dari akar rumput.
Sebagaimana nafas dalam artikel ini, “Desa bukan lagi objek, melainkan subjek pembangunan.” Tugas keenam dinas ini adalah menjadi wasit dan suporter terbaik bagi subjek pembangunan itu. (*)
————————————————————-
*Penulis Mahendra Utama adalah Pemerhati Pembangunan dan TPP Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan.