WartaNiaga – Pattiro dan Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) bersama Pemkab Lampung Timur membentuk Pokja Adaptasi Perubahan Iklim Responsif Gender.
Pokja atau kelompok kerja terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas PPPA, Dinas PUPR, dan BPBD setempat.
Koordinator Program VICRA (Voice of Inclusiveness Climate Resilience Action), Isyanto, mengatakan pihaknya mendorong aksi adaptasi perubahan iklim responsif gender.
“Selain mendorong aksi adaptasi perubahan iklim, Pokja juga menyoroti dampak perubahan iklim kepada kelompok rentan, seperti perempuan, anak, disabilitas, dan lansia,” kata Isyanto dalam keterangannya.
Pokja Adaptasi Perubahan Iklim Responsif Gender Kabupaten Lampung Timur menyusun 15 rencana strategis.
“Rencana strategis ini telah dibahas dalam forum musyawarah Pokja Adaptasi Perubahan Iklim bersama stakeholder terkait, perwakilan Desa Tegalyoso dan Desa Tulusrejo,” ujar dia.
Isyanto menyampaikan 15 rencana strategis yang dibahas pada Rabu, 16 November 2022, akan dilaksanakan selama dua tahun, sejak 2022 hingga 2024.
Kelompok kerja adaptasi perubahan iklim yang responsif gender ini mendorong terbentuknya kampung iklim.
Sekretaris Pokja Adaptasi Perubahan Iklim, Maya Sakti, menuturkan pihaknya telah menyiapkan rencana strategis di tahun 2022.
Meliputi pengembangan ownership dan komitmen, identifikasi peraturan perundang-undangan dan kondisi pemungkin, penyusunan peta jalan, serta jaringan komunikasi.
Pada tahun 2023, kata Maya, pokja akan menyusun berbagai kajian.
Di antaranya kajian kerentanan dan risiko iklim serta mendorong terbentuknya kampung iklim di lima desa.
“Persiapan kampung iklim akan dimulai pada tahun 2023 melalui pembentukan kelompok kerja di tingkat desa dan akan kami dampingi,” ujar dia.
Selanjutnya, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat akan dimulai pada tahun 2024.
“Tahun ini, kami akan mendata kebutuhan desa,” ujar Maya.
Ketua Pokja Adaptasi Perubahan Iklim yang responsif gender, M Yusuf HR, mengatakan Pokja akan berkolaborasi dengan tim terpadu pemantauan gajah untuk mengantisipasi adanya kerusakan area pertanian akibat interaksi gajah dan manusia.
“Hal ini berkaitan dengan rusaknya hutan lindung yang selain mengancam keberlangsungan hidup gajah, juga berkontribusi dalam menghasilkan gas emisi,” kata Yusuf.
Dia mengatakan perubahan iklim biasanya hanya dilihat bencananya saja.
“Tapi, ternyata rentetannya banyak, termasuk gender tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pertemuan kembali dengan sinergi bersama tim terpadu,” pungkas dia.
Diketahui, pada tahun 2021, Bappenas menetapkan Lampung Timur sebagai salah satu lokasi super prioritas sektor pertanian dalam daftar lokasi pembangunan berketahanan iklim.
Hal tersebut menunjukkan Lampung Timur berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada sektor pertanian.
Kerugian ini dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor, salah satunya penurunan produktivitas pertanian.
Baca Juga: Desa Penyangga TNWK Produksi Pakan Ikan Ramah Lingkungan