WartaNiaga.ID – Artikel opini edisi WANI kali ini, mengusung tema: Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Desa untuk Suplai Program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Menuju Desaku Maju: Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Desa untuk Suplai MBG
Oleh: Mahendra Utama*
Arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kepada seluruh bupati dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap kabupaten menjadi angin segar bagi transformasi ekonomi desa.
Instruksi untuk memfokuskan program yang terintegrasi dengan program prioritas pemerintah pusat khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), membuka peluang besar bagi desa-desa di Bumi Ruwa Jurai untuk tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah, tetapi naik kelas menjadi pemain utama dalam rantai pasok pangan nasional.
Hilirisasi Desa: Dari Komoditas Mentah ke Piring Bergizi
Provinsi Lampung selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Data dari Pemerintah Provinsi Lampung mencatat, komoditas padi, jagung, dan singkong menghidupi sekitar 1,2 juta kepala keluarga atau hampir 70 persen populasi Lampung.
Namun, ironinya, sebagian besar komoditas strategis ini masih keluar dari desa dalam bentuk mentah. Akibatnya, nilai tambah justru dinikmati oleh daerah lain, sementara petani dan desa penghasil hanya mendapatkan margin yang tipis.
Gubernur Mirza dengan tegas menyoroti persoalan klasik ini. “Lampung adalah provinsi kaya komoditas. Padi, jagung, dan singkong saja menghidupi sekitar 1,2 juta kepala keluarga. Kalau tiga komoditas ini kita selesaikan tata kelolanya, Lampung bisa take off,” ujar Miza, saat menerima pengurus Kagama Lampung, awal Maret 2026 lalu.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Di baliknya terdapat kesadaran bahwa hilirisasi tidak harus selalu dimaknai sebagai pembangunan pabrik besar di kawasan industri.
Hilirisasi bisa dimulai dari unit-unit terkecil, dari desa, dengan skala yang sesuai dengan kapasitas lokal. Dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat menjadi momentum emas untuk mewujudkan hilirisasi berbasis desa tersebut.
Program MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Jika selama ini kebutuhan logistik program semacam itu dipasok dari distributor besar di kota, Gubernur Lampung Mirza justru membalik logika tersebut.
Ia dorong agar desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi pemasok utama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah.
Arahannya tegas dan visioner: “Uangnya jangan sampai keluar dari tiyuh atau desa. Maksimalkan BUMDes agar menjadi pemasok dapur SPPG”. Instruksi sederhana ini menyiratkan revolusi ekonomi desa yang luar biasa.
Jika BUMDes mampu menyuplai kebutuhan dapur MBG, maka putaran uang akan terjadi di desa, petani mendapatkan pasar pasti, dan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput tumbuh lebih cepat.
Koperasi Merah Putih dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
Arahan Gubernur tidak berhenti pada BUMDes. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menjadi sorotan penting dalam setiap forum Musrenbang. Koperasi ini dirancang sebagai instrumen kolektif untuk memperkuat posisi tawar desa dalam rantai pasok.
Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, dalam kunjungan kerjanya ke Lampung beberapa waktu lalu menegaskan bahwa “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah wujud nyata ekonomi gotong royong.
Melalui peningkatan kapasitas dan bantuan CSR, kami berharap koperasi di daerah dapat menjadi lembaga ekonomi yang profesional, modern, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital”.
Penguatan kelembagaan ini menjadi krusial karena persoalan hilirisasi tidak hanya soal ketersediaan komoditas, tetapi juga soal tata kelola dan keberlanjutan.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menambahkan bahwa program Jaga Desa menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan.
Dengan peningkatan kapasitas pengelola koperasi serta dukungan sarana dan prasarana, koperasi diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkeadilan.
Membaca Peluang dari Setiap Potensi Desa
Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana para kepala desa mampu “membaca” potensi komoditas yang ada di wilayahnya.
Setiap desa di Lampung memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Ada desa sentra padi, sentra jagung, sentra singkong, sentra cabai, hingga sentra peternakan dan perikanan.
Gubernur Mirza memberikan contoh konkret bagaimana hilirisasi sederhana dapat dilakukan di desa. Ia mencontohkan produksi jagung Lampung yang mencapai 1,7 juta ton per tahun, namun selama ini belum didukung sistem pengeringan (dryer) yang memadai di tingkat desa.
Akibatnya, petani menjual jagung dalam kondisi basah dengan harga murah. Melalui program Desaku Maju, Pemprov Lampung merancang pembangunan dryer secara masif di 500 desa sentra produksi.
“Kalau jagung dikeringkan di desa, dibuat pakan di desa, ayam dibesarkan dan diproses di desa, lalu masuk ke dapur MBG di desa, kita bisa mengurangi biaya logistik, meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat konsumsi protein masyarakat,” jelas Gubernur.
Logika berfikir inilah yang harus ditangkap oleh para kepala desa. Jagung tidak harus langsung dijual ke pabrik pakan di kota. Bisa diolah menjadi pakan mandiri untuk peternakan ayam desa.
Ayam yang dipotong dan diolah di desa kemudian menjadi sumber protein bagi dapur MBG. Ini adalah satu rangkaian ekosistem ekonomi yang utuh dan berkeadilan.
Landasan Teori: Desentralisasi Ekonomi dan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal
Gagasan Gubernur Lampung ini sejalan dengan pemikiran para ahli tentang pentingnya desentralisasi ekonomi. Pakar desentralisasi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Syarif Hidayat, dalam tulisannya di Harian Kompas mengingatkan bahwa praktik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia selama ini lebih menekankan pada relasi kewenangan antara pusat dan daerah, namun kurang menyentuh penguatan masyarakat sipil dan ekonomi di tingkat lokal.
Menurutnya, diperlukan aktualisasi prinsip desentralisasi tidak hanya dalam konteks “within the state”, tetapi juga harus mencakup pengaturan relasi kewenangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi atau “within the society”. Inilah yang disebutnya sebagai ruh dari decentralization for proper governance.
Penguatan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih untuk menyuplai program MBG adalah bentuk nyata dari desentralisasi ekonomi yang dikehendaki para ahli. Ekonomi tidak lagi tersentralisasi di kota-kota besar, tetapi didesentralisasikan hingga ke pelosok desa.
Hal senada juga pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) periode 2016-2019, Arif Budimanta, yang menegaskan bahwa pembangunan harus berbasis pada potensi sumber daya dan budaya lokal.
“Ini yang sering luput. Orientasinya berasal dari eksternal terus padahal apa yang kita miliki itu bisa menjadi besar,” ujarnya dalam sebuah seminar nasional.
Arif juga mengingatkan pentingnya perubahan mental dari bergantung menjadi mandiri serta interkoneksi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa. Persis seperti yang tengah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung saat ini.
Perubahan Mindset: Kunci Keberhasilan di Tingkat Desa
Namun, penyediaan infrastruktur fisik seperti mesin dryer atau bantuan teknis lainnya tidak akan cukup tanpa dibarengi perubahan pola pikir (mindset) para pelaku di desa.
Qudrotul Ikhwan, Ketua Kagama Lampung, menyoroti persoalan krusial ini berdasarkan pengalaman pendampingan di desa-desa binaannya.
“Ia mencontohkan pengalaman Kagama dalam mendampingi desa binaannya dimana program dryer yang secara teknis sudah tersedia, menurutnya, belum optimal karena petani terbiasa hanya menanam dan menjual hasil panen, belum sampai pada tahapan industrialisasi dan pengelolaan pascapanen,” ujarnya.
“‘Kami masuk untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Petani perlu diyakinkan bahwa pengeringan itu meningkatkan daya tawar. Ini soal perubahan pola pikir, bukan sekadar alat,” imbuhnya.
Kutipan ini sangat penting untuk direnungkan. Bahwa teknologi dan bantuan fisik hanyalah alat. Yang lebih fundamental adalah kesiapan mental dan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk naik kelas dari sekadar petani penjual hasil panen menjadi pelaku industri pengolahan skala desa.
Pemerintah Provinsi Lampung menyadari persoalan ini. Gubernur Mirza menyoroti tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 30.000 anak per tahun serta terbatasnya kapasitas pendidikan vokasi. “Ekonomi tidak akan tumbuh kalau SDM kita tertinggal,” tegasnya.
Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang digunakan tidak bisa lagi parsial. Gubernur Mirza menekankan perlunya pendekatan hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan unsur hukum.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi utama agar arahan Gubernur Lampung tentang dorong hilirisasi desa tidak berhenti di tengah jalan, tetapi menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
Kesimpulan: Desa sebagai Episentrum Pembangunan Baru
Arahan Gubernur Lampung terkait dorong hilirisasi desa, dalam forum Musrenbang di setiap kabupaten harus disambut dengan langkah konkret oleh para bupati dan kepala desa.
Momentum integrasi program MBG dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih adalah kesempatan emas untuk membangun kemandirian ekonomi desa.
Desa-desa di Lampung memiliki kekayaan komoditas yang luar biasa. Padi, jagung, singkong, dan berbagai komoditas lainnya selama ini hanya keluar dalam bentuk mentah. Kini saatnya mengubah pola tersebut.
Dengan dukungan pemerintah provinsi melalui program Desaku Maju, penyediaan infrastruktur pascapanen seperti dryer, serta penguatan kelembagaan BUMDes dan koperasi, desa-desa di Lampung bisa menjadi episentrum pembangunan ekonomi baru.
Tugas para kepala desa adalah jeli melihat potensi yang ada, berani berinovasi, dan tidak ragu untuk bermitra dengan berbagai pihak. Pemerintah provinsi telah membuka pintu seluas-luasnya dan memberikan arahan yang jelas.
Kini, bola ada di tangan para pemimpin desa. Akankah kita biarkan uang terus keluar dari desa, atau justru menjadikan desa sebagai tuan rumah di negeri sendiri? Semua kembali pada kreativitas, keberanian, dan kemauan untuk berubah.
Sebagai penutup, pesan Gubernur Mirza layak kita jadikan pegangan: “Maksimalkan peran BUMDes agar bermanfaat bagi desa dan masyarakatnya jadi sejahtera”.
Dari desa yang kuat, Lampung yang maju dan berkeadilan bukan sekadar mimpi. (*)
————————————————————–
*Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan.