Lebih lanjut Yusdiyanto mengatakan, bahwa Pj Kepala Daerah tidak bisa hanya dimaknai sebagai pengisian kekosongan kepemimpinan di daerah.
Akan tetapi harus juga dimaknai sebagai upaya menjamin keberlangsungan pembangunan daerah dan pelayaan publik di daerah secara baik dan berkelanjutan.
“Meski kewenangan Pj Kepala Daerah dibatasi terutama dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya, namun Pj Kepala Daerah tetap dituntut memiliki kemampuan berinovasi guna menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah,” tegasnya.
Baca juga: Dwi Aprilla Sandi: Pertahankan Eksistensi Penghasil Tembakau Terbaik di Dunia
Bahkan, kata Yusdianto meneruskan, Pj Kepala Daerah dituntut memiliki kemampuan mengakselerasi pembangunan daerah dan pelayanan pada masyarakat.
Sehingga keberadaan Pj Kepala Daerah benar-benar dirasakan manfaatnya disemua aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Untuk itu melalui seminar ini dapat diketahui kinerja Pj Kepala Daerah dalam hal kemajuan, hambatan bahkan kendala apa saja yang dihadapi, atau setidaknya hambatan apa saja yang muncul,” ujarnya.