WartaNiaga.ID – Dana jumbo 2 triliun untuk Taman Nasional Way Kambas (TNWK), timbulkan pertanyaan kritis, Apakah Berkah Konservasi atau Sekadar Proyek Mercusuar?
Kabar segar berembus dari Jakarta menuju tanah Lampung. Angka Rp2 triliun bukan jumlah yang remeh. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur fisik, komitmen pemerintah mengalokasikan dana fantastis untuk Way Kambas seolah menjadi oase bagi isu lingkungan.
Namun, pertanyaannya: apakah uang sebesar itu akan benar-benar menyelamatkan Badak dan Gajah Sumatra, atau justru menguap dalam labirin birokrasi?
Ekonomi Ekologi: Bukan Sekadar Jaga Hutan
Dalam diskursus pembangunan berkelanjutan, kita mengenal teori Natural Capital Accounting. Intinya, kekayaan alam seperti Way Kambas bukanlah beban anggaran, melainkan aset modal yang jika dikelola dengan benar, akan memberikan dividen jangka panjang.
Keuntungan bagi Lampung sangatlah nyata:
– Multiplayer Effect Ekonomi Lokal: Pariwisata berbasis konservasi (ecotourism) akan menghidupkan UMKM di sekitar Labuhan Ratu dan sekitarnya.
– Jasa Lingkungan: Sebagai paru-paru Sumatra, kelestarian TNWK menjaga siklus air dan mencegah konflik satwa-manusia yang selama ini menjadi “PR” abadi di Lampung Timur.
– Branding Internasional: Lampung bisa memposisikan diri sebagai pusat riset mega-biodiversitas dunia.
Belajar dari Rwanda dan Kosta Rika
Jika kita melirik ke luar negeri, Rwanda berhasil mengubah citra pasca-konflik menjadi destinasi premium melalui konservasi Gorila Gunung.
Mereka tidak hanya menjual tiket masuk, tapi menjual “pengalaman eksklusif” yang dananya kembali ke masyarakat lokal.
Begitu pula dengan Kosta Rika. Mereka menggunakan teori Payments for Ecosystem Services (PES). Pemerintah membayar pemilik lahan atau masyarakat sekitar untuk menjaga hutan.
Dengan Rp2 triliun, Pemprov Lampung seharusnya bisa mengadopsi skema serupa agar warga Lampung Timur merasa bahwa menjaga gajah lebih menguntungkan daripada memburu atau menganggapnya hama.
Apa yang Harus Dilakukan Pemprov dan Pemkab?
Uang triliunan tidak akan berarti tanpa eksekusi yang presisi. Berikut adalah langkah strategis yang harus diambil:
a. Pemprov Lampung: Harus berperan sebagai dirigen. Sinkronisasi antara akses jalan menuju lokasi (Infrastruktur) dengan promosi pariwisata terpadu sangat krusial. Jangan sampai jalannya mulus, tapi fasilitas di dalam TNWK masih tertinggal.
b. Pemkab Lampung Timur: Fokus pada pemberdayaan masyarakat penyangga (buffer zone). Masyarakat harus menjadi garda terdepan, bukan penonton. Program desa wisata harus benar-benar didampingi, bukan sekadar seremoni peresmian.
Apresiasi untuk Langkah Nyata
Kita perlu memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta seluruh aktivis lingkungan yang telah melobi dan memperjuangkan anggaran ini.
Ini adalah bukti bahwa suara-suara dari akar rumput tentang penyelamatan satwa endemik mulai didengar di meja-meja kekuasaan.
Langkah ini adalah investasi moral kita kepada generasi mendatang. Mengelola Way Kambas bukan hanya soal menjaga gajah agar tetap bisa makan, tapi soal menjaga martabat Lampung sebagai provinsi yang mampu menyelaraskan kemajuan ekonomi dengan kelestarian alam.
Kita semua berharap, gelontoran dana 2 triliun untuk Way Kambas ini menjadi tonggak sejarah baru, bukan sekadar catatan di atas kertas anggaran. Mari kita kawal bersama. (*)
*Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan