WartaNiaga.ID – Simak artikel OpiniMahe edisi kali ini, yang berjudul: Investasi Manusia dan Lingkungan: Kunci Kualitas Pariwisata Lampung.
Investasi Manusia dan Lingkungan: Kunci Kualitas Pariwisata Lampung
Oleh: Mahendra Utama*
Pariwisata modern tidak lagi bertumpu pada kemewahan artifisial, melainkan pada ketahanan ekosistem alam dan kualitas interaksi manusianya.
Sayangnya, dua aspek fundamental ini kerap dikesampingkan dalam kalkulasi politik pembangunan daerah.
Di Lampung, catatan mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dan manajemen dampak lingkungan masih menjadi ganjalan besar yang menahan laju industri ini di tingkat global.
Pilar Keberlanjutan dalam Hitungan Ekonomi Jasa
Merujuk pada konsep Sustainable Tourism Development (Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan) yang dikampanyekan oleh UN Tourism, keberlanjutan sebuah destinasi wajib berdiri di atas tiga pilar yang setara: kelayakan ekonomi, keadilan sosial bagi warga lokal, dan pelestarian ekologi.
Di sektor pariwisata yang berbasis pada industri keramahan (hospitality), kesiapan mental dan keterampilan masyarakat lokal (host community) bertindak sebagai katup pengaman utama.
Benang Kusut Sapta Pesona di Lapangan
Fakta empiris di lapangan sering kali memperlihatkan potret sebaliknya. Jagat media sosial masih kerap dihiasi keluhan riuh para pelancong mengenai praktik “getok harga” tiket masuk, intimidasi tarif parkir liar, hingga resistensi oknum lokal yang tidak ramah terhadap pendatang.
Anomali ini merefleksikan bahwa nilai-nilai Sapta Pesona belum terinternalisasi dengan baik ke akar rumput. Sosiolog pariwisata, Erik Cohen, menegaskan realitas ini:
“Tanpa keterlibatan aktif dan kesadaran kolektif dari masyarakat lokal, pariwisata justru berpotensi memicu resistensi sosial dan merusak citra destinasi secara permanen.”
Ancaman Over-Tourism dan Krisis Daya Dukung
Di samping urusan kapasitas manusia, krisis tata kelola sampah menjadi ancaman nyata yang paling mendesak. Lonjakan pelancong ke wilayah pesisir populer seperti Pesawaran dan Pesisir Barat tidak diimbangi dengan mitigasi limbah yang sistematis.
Dampaknya, akumulasi sampah plastik domestik mulai merusak ekosistem terumbu karang yang menjadi jualan utama daerah tersebut.
Pemerintah daerah dituntut berani menerapkan pembatasan kuota berbasis Carrying Capacity (daya dukung lingkungan) secara ketat.
Pariwisata yang bermutu (quality tourism) tidak diukur dari seberapa padat kerumunan pengunjung yang datang, melainkan seberapa besar nilai ekonomi yang berputar di tingkat lokal dengan tetap menjaga kelestarian alam demi masa depan. (*)
———————————————————–
* Penulis: Mahendra Utama adalah Pemerhati Pembangunan.