Selain itu, KPBN juga dijadikan acuan harga CPO oleh Oilworld , Indef, Gapki, Bloomberg Intelligent Analysis, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.
Baca Juga: Kilang Minyak Sawit Cargill Beroperasi di Bandar Lampung
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud, menuturkan Indonesia berkontribusi menyumbang 55% minyak sawit dunia dan 42% minyak nabati dunia.
Mewujudkan Indonesia sebagai barometer harga sawit dunia bukan sebatas cita-cita lagi.
“Insyaallah akan segera tercapai. Apalagi, dengan adanya konsistensi penerapan B35, stabilitas harga sawit juga semakin terjaga” kata Musdalifah.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyiapkan aturan baru yang mewajibkan ekspor CPO melalui bursa berjangka komoditas.
“Strategi membentuk harga rujukan CPO Indonesia merupakan bagian dari membangun kedaulatan industri sawit di dalam negeri,” kata Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko.
Aturan tersebut masih digodok dan membutuhkan kajian matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) dan eksportir.
Baca Juga: Kaki Palsu Pertamina untuk Penyandang Disabilitas Lampung Tengah
Lalu, akan dikaji pula produk CPO yang wajib diekspor melalui bursa berjangka. Selanjutnya, mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan.
Salah satu kendala menentukan harga CPO Indonesia adalah data transaksi komoditas di Indonesia yang belum bisa diandalkan.
Sehingga proses penetapan harga referensi komoditas belum bisa direalisasikan.
“Data transaksi komoditas yang terdapat di Indonesia saat ini belum dapat diandalkan,” ujar Didid.
BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sepakat dengan pembentukan bursa CPO Indonesia untuk menjadi acuan harga sawit global.
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Kabul Wijayanto, mengatakan Harga Acuan Komoditas yang mudah diakses dapat menjadi acuan pengambil kebijakan dan memudahkan BPDPKS dalam menyusun rencana belanja program.
“Harapan kami dengan adanya bursa, menjadikan Indonesia harga acuan dunia. Karena itulah, kita perlu satu data soal ini, baik terkait harga, luas perkebunan maupun neraca komoditas untuk produksi, konsumsi, dan ekspor,” pungkas Kabul.