WartaNiaga.ID – Simak artikel OpiniMahe edisi terkini, yang berjudul: Konektivitas Udara Lampung-Jakarta: Tiga Pintu Menuju Pertumbuhan.
Konektivitas Udara Lampung-Jakarta: Tiga Pintu Menuju Pertumbuhan
Oleh: Mahendra Utama*
Krui: Perintis yang Menanti Akselerasi
Bandara M. Taufiq Kiemas Krui masih dilayani penerbangan perintis Susi Air ke Bandarlampung dan Bengkulu, dengan tarif Lampung–Krui Rp447.990 dan Krui–Bengkulu Rp518.490. Jalur darat enam jam kini terpangkas menjadi 35 menit ke Bandarlampung.
Pemkab Pesisir Barat tengah memperjuangkan perpanjangan runway hingga 2.000 meter dengan anggaran Rp150 miliar agar pesawat lebih besar dapat mendarat.
“Konektivitas udara adalah kunci utama bagi destinasi wisata minat khusus seperti Krui. Tanpa akses udara yang memadai, potensi sebesar apa pun akan terhambat oleh kendala geografis,” tegas Mahendra Utama.
Dalam kacamata Theory of Induced Demand, akses yang memadai akan menciptakan permintaan baru yang sebelumnya tidak terwujud.
Way Kanan: Gerbang Tujuh Kabupaten
Citilink pernah melayani rute Halim–Gatot Soebroto (WTX) dua kali seminggu, Rabu dan Minggu, dengan ATR72-600. Bandara ini melayani sekitar 3 juta jiwa dari tujuh kabupaten di Lampung dan Sumsel, serta 39 industri besar di sekitarnya.
Dulu kehadirannya memangkas perjalanan darat lima jam dari OKU Timur ke Radin Inten II menjadi 15 menit ke Gatot Soebroto.
Radin Inten II: Hub yang Kian Menguat
Sejak 24 Agustus 2026, TransNusa membuka rute Lampung–Jakarta hingga tiga kali sehari dengan waktu tempuh 45–60 menit, menggunakan COMAC C909 berkapasitas 95 penumpang.
Rute ini juga terhubung ke jaringan domestik dan internasional, termasuk Kuala Lumpur, Singapura, dan Guangzhou.
Dari Akses Menuju Kesejahteraan
Tiga pintu udara ini bisa membentuk efek jaringan yang memperpendek jarak ekonomi bila rute ini konsisten berjalan. Tourism Multiplier Effect hanya bekerja bila setiap rupiah belanja pengunjung berputar dan menghidupi masyarakat lokal.
Menurut saya kuncinya kini pada konsistensi frekuensi, promosi, dan kesiapan daerah. Konektivitas adalah hak, bukan kemewahan. (*)
——————————————————————
* Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan.