WartaNiaga.ID – Simak artikel OpiniMahe edisi terkini, yang berjudul: Tantangan Graduasi PKH dan Jalan Terjal Menuju Kemandirian Ekonomi.
Tantangan Graduasi PKH dan Jalan Terjal Menuju Kemandirian Ekonomi
Oleh: Mahendra Utama*
Graduasi Mandiri: Antara Capaian dan Kerentanan
Angka 4.316 KPM PKH di Lampung yang telah graduasi hingga Juli 2026 patut diapresiasi. Namun, graduasi bukan garis akhir.
Pertanyaan kritisnya: Apakah kemandirian yang dicapai bersifat berkelanjutan, atau justru menyisakan kerentanan yang sewaktu-waktu dapat menjerumuskan kembali ke bawah garis kemiskinan?
Graduasi Alami Vs Graduasi Sejahtera
Data dari berbagai daerah menunjukkan dua pola graduasi. Pertama, graduasi alami KPM keluar karena tidak lagi memenuhi komponen kepesertaan, seperti anak yang sudah tamat sekolah atau balita yang beranjak dewasa.
Kedua, graduasi sejahtera KPM mengakhiri kepesertaan karena dinilai telah mandiri secara ekonomi. Pola pertama dominan; pola kedua masih minoritas. Inilah yang harus diwaspadai.
Studi di Tanjung Priok menemukan PKH berjalan efektif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dan kepatuhan kesehatan, serta mendorong sebagian KPM mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
Namun, keberhasilan ini bersifat sporadis, sangat bergantung pada kualitas pendampingan.
Pendamping sebagai Tombak Perubahan
Gubernur Mirza secara eksplisit meminta pendamping PKH memastikan akses jaminan kesehatan KPM tetap aktif dan mengarahkan mereka ke peluang ekonomi.
Dalam literatur pemberdayaan, peran pendamping sebagai facilitator, educator, dan motivator adalah kunci.
Tanpa pendamping yang kompeten dan berdedikasi, PKH hanya akan menjadi program transfer tunai biasa.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didorong Gubernur bisa menjadi instrumen strategis tetapi hanya jika akses permodalan, pelatihan usaha, dan pendampingan bisnis tersedia secara konsisten.
Riset Karyono dkk. mengingatkan bahwa keterbatasan struktural supply-side deficits in public services sering kali menjadi penghambat utama.
Menakar Keberhasilan dengan Indikator Baru
Keberhasilan PKH tidak boleh diukur semata dari jumlah graduasi, melainkan dari kualitas kemandirian yang dicapai.
Apakah KPM yang graduasi memiliki tabungan? Apakah usaha mereka bertahan lebih dari satu tahun? Apakah anak-anak mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi? Inilah indikator yang sesungguhnya bermakna.
PKH harus menjadi katalisator perubahan struktural, bukan sekadar pereda gejala kemiskinan. (*)
——————————-‐——————————–
* Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan.