WartaNiaga.ID – Simak artikel OpiniMahe edisi terkini, yang berjudul: 4 Mal di Utara Bandar Lampung: Motor Ekonomi Baru atau Ujian Tata Kelola Kota?
4 Mal di Utara Bandar Lampung: Motor Ekonomi Baru atau Ujian Tata Kelola Kota?
Oleh: Mahendra Utama*
Kehadiran empat pusat perbelanjaan Mal Boemi Kedaton, Transmart, Ciplaz, dan Living Plaza yang tengah dibangun di koridor utara Bandar Lampung bukan sekadar fenomena ritel. Ia adalah injeksi modal yang mengubah lanskap ekonomi dan sosial kawasan.
Dampak Ekonomi: Efek Berganda yang Nyata
Secara teoretis, keberadaan mal memicu multiplier effect. Studi pada pusat perbelanjaan serupa menunjukkan nilai Keynesian Income Multiplier hingga 1,88, artinya setiap rupiah yang berputar menghasilkan dampak lanjutan bagi pendapatan masyarakat.
Transmart, misalnya, menyerap hampir 800 tenaga kerja lokal atau 90 persen dari Bandar Lampung. Mal Boemi Kedaton turut menciptakan efek berganda melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peluang UMKM menjadi tenant.
Dampak Sosial: Ruang Baru, Ketimpangan Lama
Mal berfungsi sebagai ruang sosial baru tempat berkumpul, rekreasi, dan interaksi kelas menengah. Namun, kehadirannya tak lepas dari bayang-bayang ketimpangan.
Walhi Lampung pernah mengingatkan bahwa pembangunan super block berpotensi menonjolkan ketimpangan ekonomi masyarakat.
Di Living Plaza, polemik banjir dan minimnya partisipasi warga menjadi catatan: “partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL sering kali hanya sekadar prasyarat formalitas” (Syaputri, 2017).
Dampak Positif: Sinyal Investasi dan Pertumbuhan
Bagi kota, empat mal ini adalah sinyal iklim investasi yang sehat. Wali Kota Herman HN pada era nya menegaskan, “Bila pengangguran berkurang maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih bagus”.
Living Plaza pun diharapkan meningkatkan PAD dan menyerap tenaga kerja lokal. Namun, dampak positif ini hanya berkelanjutan bila tata kelola lingkungan dan partisipasi publik ditegakkan.
Utara Bandar Lampung sedang diuji: mampukah kota mengubah injeksi modal menjadi kemakmuran yang inklusif, bukan sekadar deret bangunan megah di atas kawasan resapan? (*)
———————————————‐———————–
* Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan.