Kisah Miris Calon Buruh Migran Perempuan Asal NTB di Lampung

Kisah Miris Calon Buruh Migran Perempuan Asal NTB di Lampung
Calon buruh migran perempuan asal NTB (Nusa Tenggara Barat) menuturkan kisah miris yang dialaminya di Mapolda Lampung. Foto: Istimewa

WartaNiaga – Kisah miris calon buruh migran perempuan asal NTB (Nusa Tenggara Barat), NA, yang diamankan Polda Lampung dari rumah kontrakan milik AKBP L di Kota Bandar Lampung.

NA (38) bersama 23 rekannya menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Dia mengisahkan dirinya direkrut oleh seseorang yang dia kenal dari pekerja binatu.

Buruh migran perempuan asal NTB ini diiming-imingi bekerja di Dubai dengan gaji Rp10 juta per bulan.

Setelah membuat komitmen pada 3 Mei 2023, NA diberangkatkan ke Jakarta menggunakan pesawat bersama para calon pekerja migran lainnya yang tidak saling mengenal.

Sesampainya di Jakarta, seorang berinisial DW menyambut para calon buruh migran dan membawa mereka ke wilayah Bogor, Jawa Barat.

Diketahui DW telah ditetapkan sebagai tersangka TPPO oleh Polda Lampung.

“Kami dua hari di Bogor, di perumahan, saya nggak tahu tempatnya dan milik siapa rumah itu,” tutur NA di Mapolda Lampung, Minggu (11/6/2023).

NA dan calon buruh migran lainnya disekap di perumahan tersebut selama dua pekan tanpa ada kejelasan keberangkatan menuju Dubai meski sudah memiliki paspor.

Bahkan, NA sempat sakit dan harus diinfus sebanyak dua botol.

Akhirnya pada 31 Mei 2023 rumah persinggahan mereka digerebek oleh petugas.

Namun, NA tidak mengetahui apakah itu petugas imigrasi atau kepolisian.

“Karena panik, kita dibawa sembunyi oleh si Teteh. Saya nggak tahu nama aslinya, dibawa ke ruangan bawah tanah,” kata NA.

Teteh merupakan panggilan bagi perempuan Sunda.

NA menuturkan kisah penyekapan yang dialaminya dari Bogor ke Lampung.

Pasca penggerebekan yang berhasil dihindari itu, para calon pekerja migran ini diperintahkan berbenah dan dibawa ke Lampung.

Keberangkatan dari Bogor menuju Lampung dilakukan secara terpisah.

“Ada yang menggunakan mobil berisikan enam orang,” ujar NA.

Kemudian, di sebuah SPBU sebelum memasuki Pelabuhan Merak, para korban TPPO ini dikumpulkan dan diangkut menggunakan bus.

Bus lalu menyeberang ke Lampung dengan kapal feri.

Selama penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, para buruh migran perempuan ini dilarang turun dari bus oleh pengawas yang mereka sebut Teteh.

“Di atas kapal itu kita semua dilarang untuk turun dari bus, tapi kami berontak karena kami ingin buang air kecil,” kata NA.

Namun, setelah diperbolehkan turun dari bus, mereka tetap dibuntuti oleh Teteh hingga ke kamar mandi.

“Pengawas perempuan itu bahkan ikut masuk ke kamar mandi untuk mengawasi,” ujar NA.

Usai menempuh penyeberangan, para calon buruh migran dibawa menuju Kota Bandar Lampung.

Mereka tiba pada Jumat (2/6/2023) di sebuah rumah yang tidak terawat di Jalan Padat Karya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung.

Rumah yang mereka tempati belakangan diketahui milik oknum polisi.

NA menuturkan tetangga rumah yang mereka huni sempat bertanya apakah mereka rombongan siswa sekolah atau TKW (Tenaga Kerja Wanita).

“Ada satu orang yang jawab TKW,” kata NA.

Teteh yang sempat mendengar pembicaraan itu memarahi rekan NA.

“Kenapa dijawab? Kenapa nggak diam aja?” Tutur NA menirukan ucapan pengawas mereka.

Selang dua hari kemudian, tempat persembunyian mereka digerebek oleh Polda Lampung. NA dan temannya mengaku lega dan bersyukur.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Polda Lampung. Kami sudah diselamatkan, saya berharap bisa pulang secepatnya ke rumah,” kata NA.

Nasib calon buruh migran perempuan ini mengundang keprihatinan masyarakat sipil.

Jaringan masyarakat sipil mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk memaksimalkan kerja-kerja Satgas TPPO Provinsi Lampung.

Mengetahui kisah miris calon buruh migran perempuan ini, mereka mendesak pemerintah provinsi untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran, khususnya perempuan.

Forum Koordinasi Penyelesaian Pekerja Migran (FKPPM) Provinsi Lampung dalam salah satu pernyataan sikapnya meminta pemerintah provinsi melakukan asesmen lanjutan untuk pemulihan trauma dan reintegrasi ekonomi bagi 24 perempuan korban TPPO yang kemudian direkomendasikan kepada pemerintah terkait di Provinsi NTB.

FKPPM Lampung juga mendesak Polda Lampung untuk mengusut tuntas adanya dugaan keterlibatan oknum Kepolisian di Provinsi Lampung dalam sindikat perdagangan orang bagi PMI.

Baca Juga: Masyarakat Sipil Desak Pemprov Lampung Proteksi Pekerja Migran