WartaNiaga.ID – Simak artikel OpiniMahe edisi terkini, yang berjudul: Jejak Nyata 10 Gubernur dalam Agenda Industri, Ekspor, dan Hilirisasi.
Jejak Nyata 10 Gubernur dalam Agenda Industri, Ekspor, dan Hilirisasi
Oleh: Mahendra Utama*
Dari Kerangka ke Bukti: Studi Kasus yang Dapat Diverifikasi
Feature pertama telah membangun kerangka analisis untuk membaca arah pembangunan gubernur melalui empat agenda: industri, ekspor komoditas, infrastruktur, dan hilirisasi.
Feature kedua ini masuk ke ranah bukti. Dari 38 gubernur, sekitar 10 menunjukkan jejak kebijakan yang dapat diverifikasi secara terbuka pada keempat agenda tersebut secara simultan.
Namun perlu ditegaskan sejak awal: masuk dalam kelompok ini tidak berarti capaian kesepuluhnya setara. Perbedaan sumber daya, luas wilayah, dan struktur ekonomi membuat perbandingan langsung menjadi tidak adil. Yang dapat dibandingkan adalah konsistensi kebijakan dan keberadaan kerangka program yang mengaitkan keempat agenda.
Jawa Barat: Patimban sebagai Simpul Industri, Infrastruktur, dan Ekspor
Gubernur Dedi Mulyadi secara eksplisit membangun narasi yang mengaitkan industri, infrastruktur, dan ekspor melalui pengembangan Pelabuhan Patimban. Ia mendorong pembangunan jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan tersebut.
“Kalau kita punya industri tetapi tidak punya pelabuhan, nanti pelabuhannya selalu menggunakan di tempat lain, ekspornya dicatat sebagai produk di tempat lain bukan produk Jabar,” ujarnya.
Ini adalah contoh klasik dari apa yang dalam teori konektivitas disebut sebagai investasi infrastruktur yang menurunkan biaya perdagangan dan memperkuat integrasi daerah ke dalam rantai nilai regional.
Jawa Barat memang mencatat realisasi investasi tertinggi nasional pada 2025 sebesar Rp296,8 triliun, dan sektor manufaktur tetap menjadi tulang punggungnya.
Namun yang membuat posisi Jawa Barat menarik adalah upaya Dedi untuk memastikan ekspor produk industri Jawa Barat tercatat sebagai ekspor Jawa Barat bukan dialihkan melalui pelabuhan provinsi lain.
Sulawesi Tengah dan Maluku Utara: Mesin Hilirisasi Mineral
Sulawesi Tengah dan Maluku Utara adalah dua provinsi yang paling jelas menunjukkan karakter hilirisasi mineral. BKPM mencatat Sulawesi Tengah sebagai provinsi dengan kontribusi investasi hilirisasi terbesar pada 2025, diikuti Maluku Utara.
Gubernur Anwar Hafid membawa agenda hilirisasi ke kerja sama internasional, termasuk dengan Sichuan, dan mendukung hilirisasi komoditas pertanian seperti durian untuk ekspor ke China.
Gubernur Sherly Tjoanda mengklaim hilirisasi nikel mendorong ekonomi Maluku Utara hingga tumbuh 19,6 persen, dengan penekanan pada lapangan kerja dan investasi lokal.
BPS mencatat ekspor nikel dari Maluku Utara mencapai US$5,08 miliar pada 2025, tumbuh 32,44 persen secara tahunan, sementara Sulawesi Tengah mencatat ekspor nikel senilai US$3,70 miliar.
Namun pertumbuhan ini tidak tanpa catatan. Sherly sendiri mengakui bahwa tantangan terbesar bukan lagi menarik investasi, melainkan memastikan pelaku usaha lokal dan UMKM terserap ke dalam rantai pasok industri.
Ini adalah persoalan spillover apakah pertumbuhan sektor ekstraktif benar-benar menetes ke ekonomi lokal, atau hanya menciptakan enclave industri yang terputus dari ekonomi daerah.
Kalimantan Timur: Transformasi dari Batu Bara ke Industri Pengolahan
Kalimantan Timur di bawah Gubernur Rudy Mas’ud menunjukkan tanda-tanda transformasi struktural yang menarik. Data menunjukkan industri pengolahan memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 2,53 persen pada 2025, jauh melampaui sektor pertambangan yang hanya 0,21 persen.
Ini adalah sinyal bahwa ekonomi Kaltim mulai bergeser dari ketergantungan pada batu bara mentah.
Rudy Mas’ud secara aktif mendorong hilirisasi sawit di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, dengan penekanan bahwa “dengan hilirisasi, komoditas lokal tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar internasional.” Ia juga menginstruksikan perbaikan infrastruktur dan sistem penyediaan air minum di kawasan tersebut, menunjukkan pemahaman bahwa kawasan industri tidak akan berfungsi tanpa infrastruktur dasar.
Lampung: Hilirisasi Pertanian sebagai Jalan Tengah
Lampung menawarkan model yang berbeda. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal membawa keempat agenda dalam satu kerangka yang eksplisit: hilirisasi komoditas pertanian, pengembangan kawasan industri, peningkatan akses jalan, listrik, air baku dan pengolahan limbah untuk kawasan industri, serta peningkatan daya saing ekspor kopi, tapioka, kakao, dan gula.
Pemprov Lampung telah menetapkan kawasan peruntukan industri seluas sekitar 22 ribu hektare, dan sedang mengembangkan Kawasan Industri Energi Katibung dengan kilang minyak berkapasitas 300.000 barel per hari.
Pada September 2026, Gubernur Mirza menyatakan baru sekitar 30 persen komoditas lokal yang telah dihilirisasi, dan menempatkan hilirisasi sebagai agenda utama berikutnya.
Yang menarik dari Lampung adalah kejujuran data. Alih-alih mengklaim capaian besar, pemerintah daerah secara terbuka mengakui bahwa sebagian besar komoditas masih diekspor dalam bentuk mentah.
Ini justru menjadi indikator yang kuat: agenda yang sedang dibangun dapat dilacak dan diukur.
Contoh Lain: Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Barat
Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara konsisten mendorong hilirisasi kopi, kakao, dan perikanan Jawa Timur, dengan penekanan pada “nilai tambah melalui hilirisasi, pengolahan, branding, sertifikasi, serta perluasan akses pasar global.” Misi dagang ke Hong Kong pada 2026 berhasil membawa pulang catatan transaksi Rp12 triliun, menunjukkan bahwa hilirisasi dan ekspor berjalan seiring.
Gubernur Herman Deru dari Sumatera Selatan menekankan bahwa “peluang utama kita saat ini adalah hilirisasi. Nilai tambah itu ada pada proses lanjutannya.” Ia mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan pemerintah.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dari Sulawesi Selatan menegaskan bahwa “peternak tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok nasional.” Ia juga mendorong pembangunan industri terpadu dengan master plan yang mencakup komoditas kelapa, kopi, kakao, dan lada.
Era Gubernur Abdul Wahid dari Riau mendorong pembangunan pabrik pengolahan sagu dan kelapa sebagai bagian dari hilirisasi pertanian, sementara Gubernur Ria Norsan dari Kalimantan Barat mendorong proyek strategis nasional hilirisasi alumina-aluminium dan optimalisasi hilirisasi sawit.
Menuju Database 38 Gubernur
Sepuluh nama ini bukan daftar final. Mereka adalah titik awal untuk penelitian yang lebih serius. Sebagaimana ditegaskan di feature pertama, ukuran keberhasilan tidak bisa diseragamkan. Yang dapat dilakukan adalah menyusun database 38 gubernur dengan indikator faktual: realisasi investasi, nilai ekspor, pertumbuhan industri pengolahan, jumlah kawasan industri, proyek hilirisasi, pembangunan pelabuhan dan jalan, peningkatan nilai tambah komoditas, tenaga kerja industri, kontribusi manufaktur terhadap PDRB, dan konsistensi kebijakan.
Dari situ, kita bisa melihat posisi setiap gubernur termasuk Rahmat Mirzani Djausal bukan berdasarkan opini media, tetapi berdasarkan data terbuka yang dapat diverifikasi.
Pertanyaan tentang siapa yang paling serius membangun industri tidak akan pernah terjawab dengan daftar peringkat.
Tetapi pertanyaan tentang siapa yang memiliki jejak kebijakan nyata pada agenda industri, ekspor, infrastruktur, dan hilirisasi itu dapat dijawab dengan data. (*)
————————————————————–
* Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan.