WartaNiaga.ID – Hilirisasi kakao lampung berbasis agroforestry, program strategis menyejahterakan petani kakao dan upaya pelestarian lingkungan.
Hilirisasi Kakao Lampung: Dari Biji Mentah ke Cokelat Premium, Jalan Sejahtera Ribuan Petani di Era Prabowo
Oleh: Mahendra Utama*
Lampung bukan sekadar penghasil kakao nasional ketujuh (produksi 45.639 ton pada 2023, 7,2% dari total nasional). Provinsi ini menyimpan potensi kakao kualitas dunia yang selama ini terjebak sebagai eksportir biji mentah.
Sentra produksi utama tersebar di Kabupaten Pesawaran (27.357 ha, produksi >28.000 ton/tahun), Lampung Timur (±10.995 ha, 3.645 ton, melibatkan ±24.478 petani), Tanggamus (13.670 ha, 7.167 ton), serta Pringsewu, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Selatan. Total luas areal kakao rakyat mencapai sekitar 76.600–93.430 ha (data BPS 2023–2024).
Ribuan hingga puluhan ribu keluarga petani menggantungkan hidup dari komoditas ini. Di Lampung Timur saja sudah ada 24.478 petani. Sementara program hutan kemasyarakatan (HKm) di Hutan Pesawaran, Gunung Balak (Lampung Timur), dan beberapa kawasan perhutanan sosial lainnya melibatkan sekitar 18.000 petani melalui skema agroforestry kakao yang sedang dikembangkan bersama PT Olam dan mitra internasional.
Petani ini masih terjebak di hulu rantai pasok. Harga biji basah hanya Rp10.000–15.000/kg. Padahal kakao Lampung berpotensi diolah menjadi dark chocolate >70% yang kaya flavanol, pemicu endorfin dan serotonin bukan hanya komoditas, tapi “obat” alami untuk produktivitas dan kesehatan masyarakat.
Mengapa Hilirisasi Jadi Kunci?
Teori value chain Michael Porter (1985) menegaskan bahwa nilai tambah tercipta bukan di produksi primer, melainkan melalui pengolahan, branding, dan akses pasar. Indonesia masih mengekspor 99% kakao sebagai biji mentah; nilai tambahnya dinikmati negara lain.
Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan tegas pada 2025: “Kita tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah, tetapi harus memperkuat hilirisasi agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri.”
Di Lampung, kolaborasi yang sedang berjalan Pemprov dengan PT Olam, Partnerships for Forest (P4F), dan dukungan DPRD sudah menargetkan 35.000 ha agroforestry kakao yang melibatkan 18.000 petani di Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus.
Ini bukan sekadar tanam, tapi hilirisasi kakao lampung yang ramah lingkungan: biji difermentasi, dikeringkan, lalu diolah menjadi cocoa liquor, butter, hingga cokelat batang di dalam negeri.
Kolaborasi Presiden Prabowo: Peluang Emas bagi Petani
Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menggelontorkan rencana Rp371 triliun untuk hilirisasi pertanian dan perkebunan. Instruksi ini melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Perhutani, PTPN, Bulog, Pemprov Lampung, para bupati, serta swasta nasional.
Di Lampung, model ini sudah teruji: kerja sama Pemprov–PT Olam–P4F di Gunung Balak dan Pesawaran membuktikan bahwa kakao HKm bisa naik kelas menjadi produk premium ramah hutan.
Kolaborasi ini mampu membuat petani sejahtera karena:
– Rehabilitasi tanaman tua dan bibit unggul (seperti klon Monika) meningkatkan produktivitas dari rata-rata 500–600 kg/ha.
– Pendampingan dan sertifikasi (Rainforest Alliance, organic) membuka pasar ekspor langsung.
– Pabrik pengolahan mini di desa atau kabupaten menyerap biji lokal, sehingga petani tidak lagi bergantung pada tengkulak.
– Agroforestry menjaga hutan sekaligus memberi pendapatan tambahan dari tumpang sari (talas, kelapa, alpukat).
Prediksi Ekonomi 5 Tahun ke Depan
Dengan hilirisasi yang konsisten, produksi nasional diproyeksikan naik menjadi 635 ribu ton pada 2026 (Kementan). Lampung yang kini menyumbang 7–8% bisa mengejar 10%+ jika rehabilitasi dan pengolahan berjalan.
Sektor pertanian Lampung masih mendominasi PDRB (28,38% pada 2025), tapi kontribusi bahan mentah mencapai Rp130 triliun dari total PDRB Rp483 triliun (2024). Hilirisasi akan memindahkan sebagian nilai itu ke sektor industri pengolahan (saat ini 18%).
Dalam 5 tahun ke depan (2026–2031), PDRB Provinsi dan kabupaten sentra kakao berpotensi tumbuh 1,5–2% tambahan per tahun dari subsektor perkebunan dan industri makanan.
PDRB per kapita akan ikut naik karena pendapatan petani bisa berlipat: dari Rp15–20 juta/ha/tahun (biji mentah) menjadi Rp50–80 juta/ha/tahun jika menjual produk setengah jadi atau branded chocolate. Model ini sudah terbukti di Sulawesi dan Jawa Timur, Lampung tinggal mengejar.
Peran Saya sebagai Tenaga Pendamping Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Sebagai TPP, saya tidak boleh hanya menonton. Tugas saya konkret:
1. Memfasilitasi MoU antara Gapoktan HKm dengan offtaker nasional (Olam, Cargill, atau investor baru dari Danantara).
2. Mendorong pembangunan unit pengolahan kecil-menengah di Pesawaran, Lampung Timur, dan Tanggamus mulai dari fermentasi hingga chocolate bar.
3. Mengkoordinasikan pelatihan sertifikasi, pemasaran digital, dan akses kredit bagi petani HKm.
4. Mengadvokasi regulasi daerah yang mewajibkan industri pengolahan membeli minimal 70% kakao lokal Lampung.
5. Memantau realisasi program 35.000 ha agroforestry agar tidak sekadar target, tapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan.
Lampung punya kakao berkualitas, petani tangguh, dan sekarang ada dukungan politik nasional yang kuat. Yang tersisa adalah eksekusi cepat dan inklusif.
Petani kakao bukan sekadar penanam biji. Mereka adalah ujung tombak kedaulatan pangan dan ekonomi hijau. Hilirisasi bukan pilihan, melainkan keharusan.
Jika kolaborasi Prabowo–Danantara–Pemprov–swasta berjalan mulus, lima tahun lagi kita tidak lagi membaca berita “petani kakao miskin,” melainkan “petani kakao Lampung jadi pengusaha cokelat premium.”
Mari kita wujudkan bersama. Kakao tumbuh, hutan terjaga, petani sejahtera.(*)
*Mahendra Utama adalah Pemerhati Pembangunan asal Lampung dan Tenaga Pendamping Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan.