Prabowonomic dan Ekonomi Desa Lampung, Paradigma Baru yang Mulai Berbuah

Prabowonomic dan Ekonomi Desa Lampung
Ilustrasi: OpiniMahe: Prabowonomic dan Ekonomi Desa Lampung, Paradigma Baru yang Mulai Berbuah. (Sumber Foto: Dok. WANI).

WartaNiaga.ID – Simak artikel OpiniMahe edisi terkini, yang berjudul: Prabowonomic dan Ekonomi Desa Lampung, Paradigma Baru yang Mulai Berbuah.

 

Prabowonomic dan Ekonomi Desa Lampung, Paradigma Baru yang Mulai Berbuah
Oleh: Mahendra Utama*

 

Dari Trickle-Down ke Bottom-Up: Arah Baru Lampung

Dua tahun Prabowonomic berjalan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengambil langkah tegas: membalik paradigma pembangunan dari trickle-down economy ke bottom-up economy.

“Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa,” tegas Mirza. Pilihan ini bukan sekadar retorika.

Dalam kerangka Prabowonomic, hilirisasi dan pembangunan ekonomi desa memang ditempatkan sebagai satu payung narasi kebijakan nasional.

Namun, studi empiris tentang implementasi Prabowonomics di tingkat subnasional mengingatkan bahwa keberhasilan nasional sangat bergantung pada konsistensi dan efektivitas pemerintah daerah.

Menurut saya, “Lampung tampaknya memahami syarat itu”.

Koperasi dan MBG sebagai Mesin Sinergi

Dua instrumen utama yang menjembatani kebijakan pusat dan lokal adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

KDKMP diposisikan sebagai motor hilirisasi komoditas unggulan, sementara MBG dengan anggaran Rp7,02 triliun dan 2,88 juta penerima manfaat di Lampung diarahkan agar dapur-dapurnya menyerap produk petani dan UMKM lokal.

Ini sejalan dengan temuan bahwa ketahanan pangan dan swasembada merupakan variabel yang lebih menentukan dalam keberhasilan Prabowonomics dibandingkan indikator efisiensi pelayanan semata.

Ketika SPPG membeli beras, telur, dan sayur dari desa, perputaran uang tidak lagi berhenti di kota kabupaten.

Buah Awal yang Terukur

Indikator makro mulai mencerminkan pergeseran ini. Ekonomi Lampung tumbuh 5,29 persen (yoy) pada Triwulan II-2026 tertinggi kedua di Sumatera dan tingkat kemiskinan turun menjadi 9,31 persen pada Maret 2026.

Namun, tantangan tetap ada: efisiensi anggaran MBG dan kapasitas kelembagaan koperasi desa masih menjadi pekerjaan rumah.

Menurut saya, “Prabowonomic di Lampung belum selesai; ia baru saja melewati fase fondasi, dan Gubernur Mirza memahami peta jalan ini”. (*)
——————————————————————
* Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan.