WANI – Dalam rangka menggencarkan rehabilitasi Mangrove di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelindo I-IV, APHI, GAPKI, dan APROBI melaksanakan penandatanganan kesepahaman bersama tentang kegiatan Rehabilitasi Mangrove sebagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility (CSR) pada Selasa, (10-08-2021) secara virtual.
“Mangrove telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, juga memiliki potensi ekonomi yang begitu tinggi,” buka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan.
Indonesia juga memberikan sumbangan kepada dunia untuk rehabilitasi mangrove seluas 600.000 Ha sebagai upaya rehabilitasi terbesar di dunia yang disampaikan oleh Presiden RI pada Leader Summit on Climate pada April 2021 yang lalu.
Apresiasi yang begitu besar disampaikan oleh Menko Luhut kepada KLHK, KKP, BRGM, Kemendes PDTT, PT. Pelindo I-IV, APHI, GAPKI, dan APROBI atas kontribusinya dalam mendukung program ini, “Kami juga mengajak seluruh perusahaan lainnya yang tergabung dalam Kadin untuk mendukung program nasional ini dan mampu mencapai target minimal 100.000 Ha dari swasta untuk rehabilitasi sampai tahun 2024,” tambah Menko Luhut.
“MoU ini akan menjadi komitmen bersama secara konkrit dan terpadu untuk percepatan rehabilitasi mangrove”, tambah Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Rehabilitasi mangrove juga terus diupayakan oleh Pemerintah dengan melaksanakan kerjasama bilateral dengan beberapa negara lainnya seperti Uni Emirat Arab, Jerman dan Korea Selatan.
Menurut Menko Luhut pula, penggunaan teknologi dan dukungan sains diperlukan demi mempercepat target yang direncanakan, “Sekaligus merayakan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, kita terus dukung putra dan putri bangsa demi terus menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya demi Indonesia,” pesannya.
Ia juga mendukung penggunaan teknologi drone untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi mangrove dan hutan khususnya di wilayah yang sulit diakses dan penggunaan padat karya.
Menko Luhut mengharapkan KLHK dapat menyediakan one map mangrove secepatnya sebagai acuan, KKP dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dan BRGM dapat membuat roadmap penanaman mangrove 2021-2024 termasuk menyediakan bibit serta memanfaatkan teknologi demi berlangsungnya rehabilitasi ini secara maksimal.
“Kami mengapresiasi dan akan terus mendukung kolaborasi antar sektor ini demi berbagai manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tambah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
“Saya mengharapkan adanya sinergitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove ini,” tutup Menko Luhut. Momen ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi seluruh pihak demi meningkatnya kesejahteraan lingkungan dan meningkatnya taraf hidup dan perekonomian masyarakat melalui mangrove.